Buka Puasa Bersama, MUI Bali Tegaskan Tak Bergerak ke Ranah Politik Praktis tapi ke Politik Strategis


MUI BALI – Jajaran pengurus dan Dewan Pertimbanga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali menggelar buka puasa bersama di Aula Yayasan Sekolah Harapan Mulia, jalan Pura Demak Denpasar Ahad (10/4) baru lalu.


Buka puasa yang didahului rapat koordinasi membahas masalah-masalah keumatan ini berlangsung dinamis. Dipandu Sekretaris Umum MUI Bali H. Ismoyo S. Soemarlan, mengurai banyak hal keumatan diantaranya banyaknya keluhan kekurangan guru agama Islam, khususnya di sekolah negeri di Bali.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Bali, H. M. Taufik As’adi, bahwa kekurangan guru agama Islam di SD Negeri maupun swasta akibat gurunya pensiun. “Pemerintah sejauh ini belum mempekerjakan guru pengganti, ini harus menjadi perhatian MUI. Ini agar tidak sampai mengganggu akidah umat Islam, juga agama lain,” tandas Taufik As’adi.

Selanjutnya secara bergantian, para narahubung yakni Ketua Umum MUI Bali H. Mahrusun Hadyono; Bendahara Umum MUI Bali H. Mardi Sumitro; Anggota DPD RI Dapil Bali H. Bambang Santoso, memaparkan pokok-pokok pikirannya terkait masalah keuamatan di Bali. Termasuk melanjutkan aspirasi membangun musala di lingkungan kampus di Bali, khususnya di Unversitas Udayana.

Ketua Umum MUI Bali H. Mahrusun Hadyono menegaskan, MUI tidak bergerak dalam ranah politik praktis, tetapi politik tinggi (strategis). Diingatkan agar tidak membahas agenda politik praktis. “Tugas MUI menyelesaikan masalah/isu keumatan di sekitar kita,” tegas Mahrusun.

Sementara itu anggota DPD RI H. Bambang Santoso menekankan, ulama itu tafaqquh fiddin, fiqhul waqi’ memiliki sifat akhlaqul karimah yang tercermin dari tidak adanya jara antara ucapan dan perbuatan. “DPD masuk ke komite yang tidak ada hubungan dengan keumatan; Untuk menguatkan misi keumatan, maka diperlukan kekuatan silaturahim,” tegasnya.

Bambang Santoso juga mengutip pesan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa kekuatan utama di partai politik terletak di kekuatan silaturahim.

Secara akseleratif, Bendahara Umum H. Mardi Sumitro menggarisbawahi pentingnya mapping masalah umat agar terpetakan rencana tindakan, tindakan lapangan, dan pengawasan kegiatannya. “Bagian dari masalah keumatan adalah membangun ekonomi berbasis masjid. Kegiatan ini sudah berjalan dan perlu sosialisasi,” tegas Mardi Sumitro.

Pelengkap dalam sesi diskusi, Totok Nugroho dari Crisis Centre MUI Bali menyinggung tentang pentingnya konsolidasi keberadaan Crisis Centre dan Lembaga Penanggulan Bencana di lingkungan MUI Bali. Dari komisi Ukhuwah, Andi Udin Saransi menyoroti tempat ibadah umat Islam di lingkungan Kampus Unud dapat dikomunikasikan secara silent dengan pihak tertentu di kampus tersebut. Andi Saransi dan Rochtri siap menjembatani kominikasi dengn pejabat rektorat Unud, termasuk komunikasi dengan pihak desa adat.
Sedang H. Deden mengingatkan MUI dan DPD RI perlu bersinergi membuat program pelatihan calon politisi. (ismoyo soemarlan/rid)